BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa proses rekrutmen guru paruh waktu melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan melalui proses verifikasi secara detail.

Pendataan dilakukan hingga tingkat mikro guna memastikan calon guru yang diprioritaskan benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Rekrutmen guru-guru kita sudah sampai sedetail mikro, karena kita sudah mendata siapa yang pantas kita prioritaskan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Menag, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi dan penentuan prioritas. Aspek tersebut mencakup persyaratan administrasi hingga kondisi serta latar belakang masing-masing guru.

Beberapa kriteria yang diperhatikan meliputi daerah asal atau domisili, usia, kondisi kesehatan, kualifikasi pendidikan, serta masa pengabdian. Selain itu, Kemenag juga mempertimbangkan rekomendasi dari tempat guru tersebut bekerja.

“Dengan demikian, insyaallah orang-orang yang terpilih, baik melalui skema PPPK maupun di lingkungan Kemenag, sudah terverifikasi dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi guru madrasah pada 2027.

“Alhamdulillah, atas arahan Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027. Khusus di bawah Direktorat Madrasah, ada 61 ribu lebih yang nantinya menjadi formasi PNS,” kata Suyitno.

Ia menjelaskan bahwa formasi tersebut terbuka bagi guru PPPK maupun guru umum yang memenuhi persyaratan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Selain menyiapkan formasi PNS, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap guru paruh waktu melalui pengangkatan menjadi PPPK. Kemenag turut menyiapkan program sertifikasi bagi 50 ribu guru.

Sementara itu, bagi guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK, Kemenag memberikan jaminan perlindungan kesehatan melalui BPJS.

“100 ribu guru lebih dikasih BPJS jaminan kesehatan dan gratis, bahkan beberapa mendapat bagian dari cost sharing apabila terjadi sesuatu. Anak guru juga dapat beasiswa,” ujar Suyitno.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Kemenag berupaya meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, serta memperluas kesempatan bagi guru madrasah untuk memperoleh status kepegawaian dan jaminan sosial yang lebih baik.

SUMBER: ANTARA