BORNEONEWS, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui pada pembahasan tingkat pertama di DPR RI, Rabu, 18 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyelesaian rancangan regulasi tersebut melalui proses panjang, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi.
Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," kata Dasco seusai memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta.
Setelah disetujui pada pembahasan tingkat pertama, RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke pembahasan tingkat kedua melalui rapat paripurna DPR terdekat untuk mendapatkan persetujuan pengesahan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, rangkaian RDPU untuk membahas RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025.
Selama proses tersebut, Komisi III menggelar sedikitnya dua kali RDPU setiap pekan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan masukan. Pembahasan bahkan tetap dilakukan saat masa reses DPR.
"Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco," ujar Habiburokhman.
Dia menambahkan, salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah memastikan mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut telah dirancang untuk memberikan perlindungan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.
"Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," katanya.
Dengan selesainya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset memasuki tahapan berikutnya di DPR sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang.
SUMBER: ANTARA









