BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan pihak Istana melakukan sterilisasi terhadap lingkar inti Presiden Prabowo Subianto menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Juri menanggapi permintaan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mensterilkan lingkungan Presiden Prabowo dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka kasus penyadapan berinisial LSP.
Menurut Juri, pemeriksaan terhadap seluruh personel yang bekerja di lingkungan Istana merupakan prosedur yang biasa dilakukan, baik terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Sugiat meminta Kemensetneg membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari individu-individu yang pernah direkomendasikan oleh LSP.
Ia menilai langkah sterilisasi tersebut penting untuk menjaga keamanan Presiden sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa. Menurutnya, Kemensetneg harus memastikan tidak ada pihak yang berpotensi membahayakan keamanan Kepala Negara.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” kata Sugiat.
Sugiat menegaskan, kasus penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.
Selain meminta sterilisasi terhadap orang-orang di sekitar Presiden, Sugiat juga mendorong Kemensetneg untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi berkaitan dengan tersangka kasus penyadapan tersebut.
Ia meminta agar kebijakan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo ditelusuri kembali guna memastikan tidak ada sabotase maupun penyusupan kepentingan tertentu yang dapat merugikan pemerintah.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” ujarnya.
SUMBER: ANTARA








