BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri telah menemukan titik terang terkait dugaan keterkaitan antara penyadapan ilegal terhadap Presiden dan dugaan tindak pidana makar.

Yusril mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Hingga Selasa (17/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara itu.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya menghormati langkah kepolisian yang menangani perkara tersebut secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum serius yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Yusril mengakui dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap ke publik. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses penyidikan.

Menurut Yusril, perkembangan perkara tersebut nantinya akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang telah ditetapkan ke pengadilan maupun kemungkinan penetapan tersangka baru.

Ia juga berharap penyidikan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkan informasi tersebut, serta tujuan di balik tindakan itu. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan tindak pidana makar.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Terkait penanganan perkara tersebut, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP tersebut tercantum sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, SPDP juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari sejumlah pasal tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023 diketahui berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.

SUMBER: ANTARA