BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong penguatan tata kelola data kesehatan melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporan data berjalan lebih akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen ini menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Rekam Medis Elektronik (RME) yang digelar Dinkes Kobar di Aula Bakti Husada, Selasa,17 November 2026.
Kegiatan ini diikuti para kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Kobar bersama staf pengelola RME, Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, serta perwakilan PT Infokes Indonesia.
Kepala Dinkes Kobar, Hardino, menyampaikan bahwa pengelolaan informasi kesehatan membutuhkan keseragaman sistem dan ketepatan data. Terlebih, perkembangan kebijakan serta regulasi di bidang kesehatan menuntut adanya penyesuaian dalam proses administrasi dan pencatatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
"Salah satu hal penting yang perlu disinkronkan adalah peralihan sistem kerja dari metode manual maupun penggunaan aplikasi pengolah data seperti Excel menuju sistem aplikasi yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat menyatukan pengelolaan data dari seluruh puskesmas sehingga lebih seragam, mudah diakses, dan mendukung efektivitas pelayanan maupun administrasi," ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga harus didukung kedisiplinan dalam proses penginputan dan pemutakhiran data.
Sebab, informasi yang dihimpun menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, menyusun perencanaan, hingga mengambil kebijakan di sektor kesehatan.
Menurutnya, perubahan pola kerja dari pencatatan manual maupun penggunaan aplikasi pengolah data sederhana seperti Excel menuju sistem aplikasi terintegrasi menjadi langkah penting yang perlu diperkuat bersama.
Hardino juga mengingatkan agar setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini diperlukan untuk menunjang kebutuhan audit, pengelolaan keuangan, pelaporan, serta pertanggungjawaban administrasi dan hukum.
"Data yang dihasilkan melalui sistem aplikasi harus benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita ingin seluruh proses pencatatan dan pelaporan berjalan lebih tertib, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain persoalan validitas data, rapat koordinasi tersebut turut membahas sejumlah kendala teknis dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Salah satunya berkaitan dengan akses dan penarikan data dari tingkat puskesmas ke kabupaten, termasuk pencatatan penggunaan obat melalui aplikasi e-Resep.
Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kondisi ketika data persediaan obat yang tercatat di gudang belum sepenuhnya sesuai dengan informasi penggunaan obat dalam sistem e-Resep.
Persoalan tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi dan sinkronisasi agar pengelolaan persediaan farmasi dapat berjalan lebih tertib.
Melalui koordinasi dan evaluasi ini, Dinkes Kobar berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan sekaligus memperkuat koordinasi antara pengelola sistem informasi di tingkat puskesmas dan kabupaten.
Dukungan dari seluruh unit pelayanan kesehatan dinilai penting agar penerapan sistem digital dapat berjalan optimal.
Ke depannya, penguatan Sistem Informasi Kesehatan dan Rekam Medis Elektronik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki kualitas pengelolaan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi perubahan dalam sistem pencatatan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.









