BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan pemeriksaan dan sterilisasi lingkungan kerja Presiden Prabowo Subianto dilakukan menyusul terungkapnya kasus penyadapan ilegal.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana merupakan prosedur yang biasa dilakukan untuk menjaga keamanan Kepala Negara.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Juri menjelaskan pemeriksaan berlaku bagi seluruh personel yang bekerja di lingkungan Istana, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merespons permintaan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso agar Kemensetneg memastikan tidak ada pihak yang terafiliasi dengan tersangka penyadapan berinisial LSP di lingkar inti Presiden.
Dalam rapat tersebut, Sugiat meminta Kemensetneg mengevaluasi keberadaan personel yang sebelumnya direkomendasikan oleh LSP. Menurut dia, langkah sterilisasi diperlukan untuk menutup celah yang berpotensi mengancam keamanan Presiden.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” kata Sugiat.
Dia menegaskan kasus penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dianggap sebagai persoalan ringan. Keamanan lingkungan terdekat Kepala Negara harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Selain pemeriksaan personel, Sugiat juga meminta Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan-kebijakan pemerintah yang diduga berpotensi berkaitan dengan kepentingan tersangka.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang telah dipengaruhi sabotase atau penyusupan demi menguntungkan kelompok tertentu.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” ujarnya.
Langkah pemeriksaan personel dan evaluasi kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengamanan lingkungan Istana sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.
SUMBER: ANTARA









