BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengapresiasi hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon Kota Percontohan Antikorupsi.

Menurutnya, hasil tersebut menjadi langkah penting sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun 11 catatan dari KPK harus menjadi perhatian serius.

"Terdapat 11 catatan hasil penilaian yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Seluruh catatan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, serta prioritas pembenahan di lingkungan pemerintah daerah,"katanya, Rabu, 18 November 2026.

Ia menegaskan, catatan hasil evaluasi tersebut jangan hanya dipandang sebagai persyaratan administratif untuk memenuhi penilaian, tetapi harus menjadi bahan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Subandi, tindak lanjut terhadap 11 catatan tersebut membutuhkan keseriusan dan konsistensi. Dengan demikian, upaya menjadikan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi tidak hanya sebatas memperoleh pengakuan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui praktik pemerintahan sehari-hari.

"Ini membutuhkan komitmen bersama. Tidak bisa hanya pemerintah kota, tetapi seluruh pihak dan stakeholder harus ikut bekerja sama serta memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya pencegahan korupsi," ujarnya.

Ia juga menilai konsolidasi di semua lini perlu terus diperkuat. Seluruh perangkat daerah, unsur pengawasan, lembaga legislatif, hingga elemen masyarakat harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam membangun budaya antikorupsi.

Selain konsolidasi, mobilisasi seluruh unsur terkait juga diperlukan agar program dan langkah pembenahan dapat berjalan secara terarah. Menurutnya, sinergi dan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rekomendasi hasil penilaian dapat ditindaklanjuti.

Subandi berharap komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab seluruh stakeholder tersebut dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan begitu, Palangka Raya tidak hanya berupaya menjadi Kota Percontohan Antikorupsi, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (MARINI/H)