BORNEONEWS, Palangka Raya – Kota Palangka Raya berhasil meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Meski memperoleh hasil membanggakan, KPK masih memberikan 11 catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, menyampaikan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi Pemko untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penguatan Whistleblowing System (WBS), khususnya terkait perlindungan terhadap pelapor, kelengkapan bukti laporan, serta tindak lanjut atau penindakan atas pengaduan yang disampaikan," katanya, Rabu, 18 November 2026.

Selain itu, terdapat sejumlah bukti penilaian yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar KPK. Aspek pengendalian benturan kepentingan juga masih perlu disesuaikan dengan ketentuan Kementerian PAN-RB.

KPK turut menyoroti jenis-jenis layanan yang belum terpublikasi secara lengkap pada Mal Pelayanan Publik (MPP). Padahal, keterbukaan informasi mengenai jenis dan mekanisme layanan menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Catatan lainnya, masih terdapat sejumlah perangkat daerah atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang belum menyampaikan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2026. Hal ini perlu menjadi perhatian agar evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik dapat dilakukan secara menyeluruh," tambahnya.

Aspek pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Upaya menjaga keberlangsungan budaya lokal harus didukung melalui program nyata dan keterlibatan masyarakat.

Selain beberapa poin tersebut, terdapat catatan terkait faktor ketercapaian dan aspek lainnya yang perlu ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi tim penilai.

Dengan adanya 11 catatan tersebut, Pemko Palangka Raya diharapkannya tidak hanya berorientasi pada capaian skor 92,9 dan predikat istimewa, tetapi juga memastikan seluruh rekomendasi KPK ditindaklanjuti secara konkret.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan predikat Kota Percontohan Antikorupsi tidak sebatas pengakuan administratif, melainkan benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya. (MARINI/H)