BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada tahun 2026.
Langkah pelaporan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan aturan serta transparansi penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Cantik.
Adapun objek gratifikasi yang dilaporkan mencakup sejumlah hadiah atau pemberian yang ia terima bertepatan dengan momen hari ulang tahunnya. Pemberian tersebut berasal dari berbagai pihak yang ia terima di tengah jabatannya sebagai kepala daerah.
Fairid menjelaskan, inisiatif untuk segera melapor didasari oleh kesadaran bahwa pemberian dalam bentuk hadiah pribadi, memiliki potensi kepentingan dengan jabatan.
Apabila tidak segera dilaporkan secara resmi kepada lembaga antirasuah, barang-barang tersebut dapat masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar aturan.
"Setiap pemberian yang diterima oleh pejabat publik tentu harus jelas statusnya, termasuk hadiah saat ulang tahun sekalipun. Jika tidak segera dilaporkan ke KPK, hadiah-hadiah seperti ini sangat berpotensi masuk ke dalam kategori gratifikasi," katanya, Rabu, 18 November 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak KPK kemudian melakukan telaah dan memberikan sejumlah rekomendasi terkait status kepemilikan barang.
Dari hasil verifikasi tersebut, ditetapkan mana saja hadiah yang diperbolehkan untuk diterima secara sah dan mana yang harus diserahkan kepada negara, termasuk opsi barang yang boleh dimiliki dengan syarat membayar uang ganti rugi atau tebusan sesuai nilai taksiran hadiah itu sendiri.
Fairid menegaskan bahwa keterbukaan semacam ini merupakan komitmen pribadinya untuk terus menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi sejak dini.
"Langkah ini semata-mata kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen bersama demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas di Kota Palangka Raya," pungkasnya. (HENDRI/j)









