BORNEONEWS, Jakarta – Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan merusak lingkungan terancam mendapat sanksi hingga penutupan usaha melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang sedang disiapkan pemerintah.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rancangan peraturan tersebut telah disampaikan ke Istana untuk proses pengesahan. Aturan itu nantinya akan menjadi dasar pemberian sanksi terhadap korporasi yang terbukti melanggar HAM serta merusak ekologi dan kehidupan biota.
"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," kata Pigai.
Hal tersebut disampaikannya saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Selain menyiapkan Perpres tentang Bisnis dan HAM, Kementerian HAM juga mendorong penguatan norma perlindungan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM.
Pigai menjelaskan, pengaturan mengenai hubungan HAM dan lingkungan atau human rights and environment mengacu pada prinsip yang tertuang dalam pembukaan Konferensi Rio 1992.
Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin memperkuat sistem peradilan agar mampu menangani kejahatan ekosida dan biosida.
Pigai mencontohkan sejumlah peristiwa kerusakan lingkungan, seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl, sebagai gambaran persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan hukum.
Ia juga menyatakan kesiapan Kementerian HAM untuk menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif melakukan peninjauan terhadap kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon.
Hasil peninjauan tersebut dapat menjadi dasar bagi kementerian untuk menyampaikan rekomendasi sanksi kepada Presiden apabila ditemukan pelanggaran.
Pigai turut membuka kemungkinan pemanggilan perusahaan besar, termasuk Freeport, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum yang sedang disiapkan.
Sementara menunggu pengesahan Perpres, Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Dalam pembahasan tersebut, Pigai juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan satwa di habitat aslinya.
Ia mencontohkan Rwanda yang memperoleh penghargaan internasional atas keberhasilannya melestarikan satwa di lingkungan asalnya.
Pigai juga menyinggung keberadaan komodo di Pulau Komodo yang menurutnya memiliki keterikatan dengan habitat alaminya.
Terkait kawasan Ujung Kulon, ia berpandangan bahwa pemindahan satwa secara paksa dari habitat asal bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Pigai mengibaratkan tindakan tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia dari wilayah asalnya, yang menurut pandangannya dapat termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
Sumber: ANTARA









