BORNEONEWS, Antalya – Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru (blue carbon) yang berlokasi di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur sebagai bagian dari upaya penanganan perubahan iklim melalui pemulihan ekosistem pesisir.

Peluncuran dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Selasa, 17 November 2026.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, ketiga proyek tersebut mencakup kawasan mangrove dan padang lamun yang memiliki potensi dalam penyerapan serta penyimpanan karbon.

Salah satu proyek berada di Kalimantan Utara dengan luas sekitar 43 ribu hektare melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir.

"Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (dolar AS). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri dan lain sebagainya," kata Diaz.

Menurutnya, proyek di Kalimantan Utara mendapatkan dukungan pendanaan sekitar 4 juta dolar AS yang mencakup pengembangan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan.

Proyek tersebut diperkirakan memiliki potensi kompensasi karbon mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema Verra.

Sementara itu, dua proyek karbon biru lainnya berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proyek di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup lahan sekitar 81 ribu hektare, sedangkan proyek di Belitung Timur memiliki luas sekitar 14 ribu hektare.

Berbeda dengan proyek lainnya, kawasan Belitung Timur mencakup dua ekosistem pesisir, yakni mangrove dan padang lamun.

"Dan Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi juga mangrove dan padang lamun. Ini jadi sampel yang bagus sekali," ujar Diaz.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan program M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan sekitar tiga setengah tahun.

Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses pendaftaran ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Nani mengatakan, pengembangan karbon biru tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem mangrove, tetapi juga perlu memperhatikan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

"Jadi, memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir," katanya.

Menurut Nani, hampir 50 persen nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru direncanakan kembali kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan perdagangan karbon biru di sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi karbon bertujuan mendukung pemulihan ekosistem dan penanganan perubahan iklim.

"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adalah pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Koswara.

Sumber: ANTARA