BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah menyelesaikan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pemulihan hak-hak korban dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebelumnya ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rancangan aturan tersebut telah diselesaikan sejak sekitar enam bulan lalu dan disampaikan kepada pihak Istana sekitar lima bulan lalu.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa, 17 November 2026, yang dipantau secara daring dari Jakarta.
Menurut Pigai, proses peninjauan ulang dan koordinasi rancangan Inpres saat ini telah ditangani Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyelaraskan substansi rancangan dengan kementerian serta lembaga terkait.
"Jadi bahwa sekarang setelah revisit sudah dikoordinasikan oleh Pak Menko. Tinggal diserahkan kepada Setneg untuk ditandatangani Presiden. Sehingga berikut yang proses pemulihan 12 kasus sebelumnya, menurut saya tidak akan mengalami hambatan," kata Pigai.
Dalam rapat tersebut, Pigai juga menanggapi masukan anggota DPR dan memberikan penjelasan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ia meminta agar 12 peristiwa yang telah ditangani pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kembali dipersoalkan melalui mekanisme penyelesaian berbeda.
Menurut Pigai, pemerintah sebelumnya telah menempuh pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.
"Begini, yang 12 kasus yang lama yang sudah diproses Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tidak usah diganggu, itu permintaan saya, karena itu sudah melalui proses restorative justice. Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," ujarnya.
Pigai berpandangan penyelesaian melalui jalur yudisial sebaiknya diarahkan pada lima kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang belum ditangani pada masa pemerintahan sebelumnya.
Ia berpendapat mekanisme restoratif dan yudisial tidak seharusnya diterapkan secara bersamaan terhadap perkara yang sama.
Untuk menjelaskan pandangannya, Pigai mencontohkan Afrika Selatan yang menggunakan pendekatan penyelesaian tertentu terhadap pelanggaran HAM masa lalu.
Ia juga menyinggung Yugoslavia yang menempuh proses yudisial, termasuk perkara terhadap Radovan Karadzic yang dijatuhi hukuman 40 tahun penjara serta proses hukum terhadap Slobodan Milosevic.
Pigai menyatakan optimistis program pemulihan korban dapat dilanjutkan setelah rancangan Inpres tersebut memperoleh tanda tangan Presiden.
Adapun 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui pemerintah meliputi Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius 1982–1985, Talangsari Lampung 1989, serta Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989.
Kemudian, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I–II 1998–1999, serta Pembunuhan Dukun Santet 1998–1999.
Empat peristiwa lainnya adalah Simpang KKA Aceh 1999, Wasior Papua 2001–2002, Wamena Papua 2003, dan Jambo Keupok Aceh 2003.
Sumber: ANTARA









