BORNEONEWS, NUSA DUA, BALI – Pemerintah tengah merampungkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) yang dirancang untuk menjamin ketertelusuran minyak sawit Indonesia, mulai dari perkebunan hingga kegiatan ekspor.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai beroperasi sebelum Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) berlaku pada 30 Desember 2026.

Menurut Dida, SI-ISPO dikembangkan dengan mengacu pada persyaratan EUDR. Dengan demikian, produsen sawit Indonesia maupun pembeli internasional dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi rantai pasok yang andal dan dapat diverifikasi.

"Sistem tersebut hampir final. Jika sertifikasi ISPO sudah diperoleh, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang clear and clean, dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan," ujar Dida dalam paparannya bertajuk "Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): Elevating Supply Chain Traceability and Global Sustainability Standard" pada The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Jumat (13/11/2026).

Dida menyampaikan bahwa di tengah fragmentasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pada triwulan III 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, subsektor perkebunan berkontribusi sebesar 5,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar.

Meski demikian, sektor kelapa sawit masih menghadapi dua tantangan utama. Pertama, meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen dari total lahan perkebunan sawit. Kedua, memastikan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari kebun hingga konsumen, seiring meningkatnya tuntutan standar internasional, termasuk EUDR.

"Kita harus memiliki kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global," katanya.

Ia menjelaskan, sejak diterapkan pada 2011, sistem sertifikasi ISPO terus mengalami penyempurnaan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar.

Pertama, perluasan cakupan sertifikasi. ISPO tidak lagi terbatas pada perkebunan di sektor hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit.

Kedua, pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil. Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya sertifikasi ISPO bagi petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan sah lainnya.

Ketiga, kewajiban ketertelusuran seluruh produk sawit. Semua produk kelapa sawit harus dapat ditelusuri asal-usulnya dari perkebunan yang berkelanjutan melalui dukungan sistem informasi terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerbitkan aturan turunan, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri.

Dida mengatakan pemerintah telah menugaskan BPDP untuk mengelola SI-ISPO. Melalui proses lelang terbuka, BPDP menunjuk PT Sucofindo sebagai operator sistem yang akan melayani pelaku usaha, penjual, dan pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dapat terhimpun dalam sistem tersebut pada 2029.

"Tujuan kami adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia, sembari tetap memastikan petani kecil terlibat," kata Dida.

SUMBER: ANTARA