BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah mengkaji rencana impor 30 juta barel minyak mentah (crude oil) dari Uni Emirat Arab (UEA).
Rivqy menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, yang mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari UEA.
“Itu patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus cermat,” kata Rivqy dalam keterangan, Kamis (29/10/2026).
Ia meminta pemerintah mengkaji mekanisme serta konsekuensi dari rencana impor tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian kualitas minyak mentah dengan kapasitas pengolahan di dalam negeri, termasuk pemanfaatannya.
Selain itu, Rivqy menilai pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan negara.
Menurut dia, prinsip kehati-hatian harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait rencana tersebut.
“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat, tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada Selasa (27/10) menyatakan bahwa UEA akan mengirimkan 30 juta barel minyak mentah ke Indonesia tanpa biaya.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengklarifikasi pernyataan tersebut pada Rabu (28/10). Ia menegaskan bahwa rencana impor minyak mentah dari UEA masih dalam tahap penjajakan.
“Itu masih potensi, ya. Itu penjajakan. Semuanya masih penjajakan, ya,” kata Bahlil.
SUMBER: ANTARA
