BORNEONEWS, JAKARTA – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia, menegaskan komitmennya untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia.

CEO DSI, Luke Mahony, dalam Dialog Khusus (Special Dialogue) pada Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta, mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Gerbang Ekspor Tunggal (Single Export Gate) Indonesia yang bertujuan menata ulang tata kelola ekspor sawit nasional di pasar global.

Menurut Mahony, sistem baru tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan prinsip minyak sawit berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

"Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia,” ujar Mahony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia mengatakan DSI menyambut baik dialog bersama RSPO. Menurutnya, aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan. DSI memiliki mandat untuk memfasilitasi ekspor minyak sawit Indonesia, bukan menghambatnya.

Pada 2026, Danantara Indonesia selaku badan investasi pemerintah mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis.

Mahony menambahkan, DSI bertujuan menghadirkan transparansi dan kredibilitas dalam pasar komoditas Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersedia dalam ekosistem dan memadukannya dengan kondisi pasar, termasuk aspek keberlanjutan berdasarkan perspektif RSPO, pasokan, harga, serta produksi.

Melalui model perantara DSI yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Januari 2027, pembeli dan penjual tetap dapat mempertahankan hubungan bisnis mereka. Sementara itu, DSI berperan menjaga keberlanjutan ekspor sekaligus memastikan rantai ketertelusuran (traceability).

Sementara itu, RSPO sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menunjukkan data, fakta, dan bukti nyata terkait upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia melalui sistem yang dimilikinya.

CEO RSPO Joseph D’Cruz dalam pembukaan RT2026 pada Selasa (3/11) mengatakan data menunjukkan konsesi perkebunan bersertifikat RSPO mengalami dampak kebakaran dengan tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.

Berdasarkan data pemantauan satelit dari Nusantara Atlas dan TreeMap selama periode Januari hingga September 2026, dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar sepanjang 2026, sekitar 14.500 hektare atau 0,8 persen di antaranya terkonfirmasi berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO.

“Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Salah satu konsesi tersebut saat ini telah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO, dan kami akan mencermati konsesi lainnya secara saksama,” ujar Joseph.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil analisis tidak menemukan lahan terbakar di area perkebunan petani swadaya bersertifikat RSPO. Hal tersebut terjadi meskipun sejumlah kelompok petani tersebut tinggal dan menjalankan kegiatan pertanian di tengah wilayah yang terdampak kebakaran.

SUMBER: ANTARA