KPK Dalami Proses Pengadaan hingga Dugaan Pemberian Uang kepada Pihak di BNPB

BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan barang dan jasa hingga dugaan pemberian sejumlah uang atau kickback kepada pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi, baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan ASN BNPB, maupun pihak swasta pada 9–12 November 2026.

"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, sejumlah vendor tersebut diketahui mengerjakan berbagai proyek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta jenis bencana lainnya.

Proyek-proyek tersebut menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB yang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Budi menjelaskan, penggunaan DSP dalam kondisi darurat memang memungkinkan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung. Namun, mekanisme khusus tersebut diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak sehingga menimbulkan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.

"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.

Selain mendalami proses pengadaan, KPK juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB.

Menurut Budi, pemberian uang tersebut diduga tidak hanya terjadi satu atau dua kali, melainkan telah dilakukan berulang kali.

"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya," kata Budi.

Periksa Puluhan Saksi

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta dan BNPB selama empat hari berturut-turut.

Pada Senin (9/11), KPK memanggil sembilan saksi, yakni AS dan J dari pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Selanjutnya, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Dari sembilan saksi tersebut, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Pada Selasa (10/11), KPK kembali memanggil sejumlah saksi, yakni FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP dari pihak swasta.

Namun, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kemudian, pada Rabu (11/11), KPK memanggil TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, HS, Ave, dan AP dari pihak swasta, serta enam ASN BNPB berinisial GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan NLS.

Dari para saksi tersebut, HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP diketahui hadir memenuhi panggilan KPK.

Sementara itu, pada Kamis (12/11), KPK memanggil PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta tiga ASN BNPB berinisial DS, PN, dan EP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PD pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan BNPB. Adapun EP diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.

Namun, belum diketahui siapa saja dari keempat saksi tersebut yang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Salah satu tersangka adalah BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.

Dalam perkembangan penyidikan, pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar. Selain itu, KPK turut menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor lembaga tersebut setelah menetapkan para tersangka.

Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK melayangkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus tersebut.

SUMBER: ANTARA