BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam mengikuti penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Palangka Raya diharapkan dapat menjadi role model atau daerah percontohan bagi 13 kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Linae menyampaikan apresiasi atas kesungguhan Pemko Palangka Raya dalam membuka diri terhadap proses penilaian yang dilakukan KPK. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai bahan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia berpesan agar upaya pembenahan tidak hanya berhenti pada pemenuhan administrasi dan penilaian, tetapi benar-benar diwujudkan dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ini harus menjadi refleksi bagi kita semua untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan PAD. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat aparatur sipil negara (ASN) hingga perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan," pesannya, Rabu, 18 November 2026.

Ia menegaskan, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh jajaran birokrasi. Karena itu, integritas, transparansi, serta tanggung jawab harus menjadi budaya kerja di setiap tingkatan pemerintahan.

Linae juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung seluruh kabupaten dan kota yang berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 tersebut menindaklanjuti surat Ketua KPK Nomor B/6849/DKM.01.02/80-84/10/2026 tanggal 27 Oktober 2026 tentang Perubahan Jadwal Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.

Kegiatan penilaian oleh Tim Penilai KPK RI di Kota Palangka Raya dijadwalkan berlangsung Rabu, 18 November 2026, bertempat di Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

"Melalui penilaian ini, diharapkan Palangka Raya mampu menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani," tutup linae. (MARINI)