BORNEONEWS, Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), FEF alias FA, mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Pengakuan tersebut disampaikan FEF setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 17 November 2026, malam.

FEF bahkan menyebut KPK keliru menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka karena uang yang diberikan, menurut pengakuannya, merupakan dana untuk kegiatan organisasi keagamaan tersebut.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata FEF kepada wartawan.

Sebelumnya, FEF juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh AS, yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Menurut pengakuannya, permintaan uang tersebut disampaikan AS melalui beberapa kali komunikasi telepon sejak 25 Agustus 2026.

FEF mengaku sempat menolak permintaan itu selama dua hari berturut-turut. Namun, pada komunikasi berikutnya, AS disebut membawa nama seorang petinggi yang tidak bersedia diungkapkan identitasnya.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," ujar FEF seusai pemeriksaan pada Selasa, 10 November 2026.

Pernyataan mengenai penggunaan uang untuk Muktamar NU tersebut merupakan klaim FEF sebagai tersangka. Dalam keterangan yang tersedia, belum terdapat penjelasan mengenai hasil verifikasi KPK maupun tanggapan resmi dari pihak NU atas pengakuan itu.

Berawal dari OTT KPK di Jabodetabek

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.

Operasi itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA.

Selain itu, KPK menetapkan RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

KPK geledah sejumlah kantor dan rumah

Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruang kerja L, ruang Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial VEJ, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A.

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut.

Sehari kemudian, pada 18 September 2026, penyidik mendatangi kantor Summarecon di Jakarta serta rumah L di Bekasi.

KPK melanjutkan penggeledahan ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Kabupaten Nganjuk.

Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026 dengan menyasar kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sumber: ANTARA