BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung rencana Bupati Halikinnor mengusulkan regulasi yang mengatur agar hak atas plasma sawit dapat dinikmati masyarakat lokal, terutama warga yang tinggal di sekitar perusahaan besar swasta (PBS). Karena selama ini kepemilikan plasma perkebunan kelapa sawit oleh warga luar daerah menjadi persoalan di daerah.

"Kita merespon baik keinginan Pak Bupati, dan ini juga sering menjadi polemik baik warga lokal di daerah kita maupun warga di luar," kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Rabu, 18 November 2026.

Rimbun mengatakan, rencana tersebut muncul karena tujuan utama kewajiban plasma adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar perkebunan. Namun, dalam praktiknya, terdapat warga dari luar daerah yang memiliki atau mengatasnamakan kepemilikan plasma di wilayah Kotim.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat setempat belum sepenuhnya menikmati manfaat keberadaan perkebunan sawit di daerah sendiri. Padahal, mereka tinggal berdampingan dengan aktivitas perusahaan dan menjadi bagian dari masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat program plasma.

"Jadi pertanyaannya kalau orang luar yang menikmati, orang lokal menonton. Ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam mengatur kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma.

Rimbun menyebut, persoalan plasma selama ini perlu ditangani melalui aturan yang lebih tegas. Pemerintah daerah juga tengah mempercepat pembahasan agar aspirasi masyarakat mengenai pemerataan manfaat perkebunan dapat diakomodasi.

"Bagaimanapun, karena wajib plasma ini tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat lokal atau di sekitar PBS itu," tegasnya.

Ia juga mencontohkan langkah pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Mas yang dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran. Seperti di daerah tersebut, kepala daerah perlu terlibat langsung memastikan program plasma berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.

"Kita tidak mau lagi berkutat lalu berdebat dengan aturan-aturan. Kita serahkan bagaimana regulasi aturan yang berlaku ini, kita minta ketegasan kepala daerah," katanya.

Rimbun menyampaikan, rencana peraturan daerah (Ranperda) terkait plasma tersebut masuk dalam agenda pembahasan tahun 2027. Prosesnya berkaitan dengan penganggaran, sehingga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim diharapkan dapat melakukan studi ke daerah lain sebagai bahan penyusunan.

Melalui kajian tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah ingin memastikan regulasi yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat Kotim, sekaligus tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Harapannya, pengaturan plasma sawit nantinya memberikan kepastian dan mempertegas keberpihakan program terhadap masyarakat lokal.

"Ranperda itu masuk di rundown tahun depan 2027. Karena itu juga menyangkut dengan penganggaran, paling tidak Bampemperda melakukan studi di daerah lain sehingga yang diusulkan oleh daerah kita bisa menggodoknya sehingga ini tidak bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi dari daerah kabupaten," tandasnya. (DEWI PATMALASARI)