BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menyiapkan aturan baru terkait pengelolaan dan kepemilikan plasma perkebunan kelapa sawit agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat setempat.

Aturan tersebut akan disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda) sebagai dasar penertiban data penerima plasma, menyusul temuan sejumlah pemegang hak yang berdomisili di luar Kabupaten Kotim.

"Saya sudah minta datanya, karena saya ingin memperbaiki SK-nya. Harus by name by address, maksud saya harus warga setempat, harus orang Kotim yang terima," kata Halikinnor di Sampit, Senin, 16 November 2026.

Halikinnor menjelaskan, rencana penyusunan aturan itu bermula ketika dirinya menelusuri penyaluran hasil plasma dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu perusahaan diketahui membagikan hasil plasma dengan nilai mencapai sekitar Rp95 miliar setiap bulan.

Namun, setelah data penerima diperiksa, ditemukan sejumlah pemegang hak plasma yang ternyata tinggal di luar Kotim.

"Ternyata itu ada yang di Bali, ada yang di Medan, ada yang di Jambi, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Sebagian besar malah warga daerah lain," ungkapnya.

Menurut Halikinnor, kondisi tersebut terjadi karena sebagian warga sebelumnya menjual kartu atau hak kepemilikan plasma kepada pihak lain ketika hasil perkebunan belum memberikan keuntungan besar.

Pada masa awal, produksi sawit masih terbatas sehingga sejumlah masyarakat memilih menjual hak plasma untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, seiring meningkatnya produksi dan membaiknya harga kelapa sawit, pendapatan dari pembagian hasil plasma kini mengalami kenaikan.

"Sekarang hasilnya sudah maksimal, harganya juga sudah bagus. Hasil satu kartu itu ada sampai Rp4 juta, bahkan ada sampai Rp5 juta," ujarnya.

Halikinnor mencontohkan, apabila satu keluarga memiliki empat kartu plasma dengan hasil masing-masing Rp5 juta, pendapatan yang diperoleh bisa mencapai Rp20 juta setiap bulan.

Ia menyayangkan apabila manfaat ekonomi dari perkebunan sawit tidak lagi dinikmati masyarakat sekitar karena hak plasma telah berpindah kepada pihak dari luar daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa penertiban kepemilikan plasma membutuhkan dasar hukum yang kuat, terutama karena sebagian hak telah diperjualbelikan sejak beberapa tahun lalu.

Halikinnor mengatakan pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian yang juga mempertimbangkan kepentingan pihak yang telah membeli hak plasma tersebut.

Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pemberian kompensasi atas transaksi pembelian sebelumnya.

"Harus ada payung hukum untuk bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar supaya itu ditarik kembali. Karena mereka sudah menikmati itu beberapa tahun, tetapi tetap kita berikan kompensasi. Misal, nanti perusahaan membayar yang dulu dijual oleh warga kita, ditambah dikembalikan uangnya," tuturnya.

Pemkab Kotim menargetkan regulasi tersebut dapat mulai diterapkan pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027.

Setelah aturan diberlakukan, penetapan penerima plasma melalui surat keputusan (SK) akan mengacu pada data identitas dan alamat penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Halikinnor juga menilai perlu adanya koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Kalimantan Tengah.

"Karena saya butuh dukungan, termasuk dari semua partai politik yang ada di DPRD supaya peraturan daerah tersebut bisa terealisasi," kata Halikinnor. (DEWI PATMALASARI)