BORNEONEWS, Makassar – Modus manipulasi data dan persyaratan pengajuan pinjaman digunakan seorang kepala unit lembaga jasa keuangan di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mencairkan 16 kredit fiktif yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,31 miliar.

Kasus dugaan korupsi tersebut menyeret seorang perempuan berinisial AH yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan praktik manipulasi kredit tersebut diduga berlangsung selama empat bulan, mulai Februari hingga Mei 2026.

Dalam menjalankan aksinya, AH diduga merekayasa data dan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman sehingga kredit dapat dicairkan meskipun tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

Seluruh tahapan pengajuan hingga pencairan kredit dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) lembaga jasa keuangan tersebut.

"Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai Rp2,31 miliar lebih," kata Soetarmi, Senin malam, 16 November 2026.

Menurutnya, penyidikan perkara tersebut telah dimulai sejak 30 September 2026.

Dalam proses penyidikan, tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel telah memeriksa tujuh saksi dan satu ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan ekspose perkara di hadapan Kepala Kejati Sulsel, penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan melalui Surat Perintah Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tertanggal 10 November 2026.

"Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah," ujar Soetarmi.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Adhyaksa dan dinyatakan sehat, AH langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.

Kejati Sulsel masih mendalami perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pencairan kredit fiktif.

Penyidik juga menyiapkan langkah penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Langkah itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Soetarmi menyampaikan bahwa seluruh saksi yang dipanggil diminta bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.

"Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara," tegasnya.

Atas dugaan perbuatannya, AH dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 dan subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sumber: ANTARA