BORNEONEWS, Sampit - Di tengah keterbatasan akibat sakit yang membuatnya dua bulan tidak bisa bekerja, Muhammad Ali, warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat kepastian untuk melanjutkan pengobatan hingga tuntas. Bupati Kotim Halikinnor memastikan biaya layanan kesehatan warga kurang mampu tetap ditanggung pemerintah melalui jaminan BPJS.

"Saya menengok teman, ini teman sahabat saya sakit yang insyaallah besok mungkin sudah dirujuk ke Palangka Raya. Jadi, saya datang memotivasi, memberi semangat dan mendoakan mudah-mudahan beliau nanti berobat di Palangka Raya itu diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala," kata Halikinnor, Rabu, 18 November 2026.

Halikinnor menyampaikan hal itu saat menjenguk Muhammad Ali yang mengalami infeksi tulang dan akan dirujuk ke Palangka Raya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan pembiayaan pengobatan Ali melalui BPJS dalam kondisi aktif.

"Terkait pembiayaannya ada BPJS-nya, dan aktif. Tenang, kalau orang Kotim kita tanggung tidak perlu khawatir," tegasnya.

Sebelumnya, Halikinnor juga telah menginstruksikan jajaran terkait agar menelusuri warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif maupun belum terdaftar.

"Jadi tadi sudah saya instruksikan Kadis Sosial bekerja sama dengan pihak desa juga dengan nanti dengan Dinas Kesehatan untuk yang BPJS-nya tidak aktif supaya diaktifkan. Karena kita mengeluarkan dana sampai Rp60 miliar lebih untuk supaya warga Kotim tidak ada yang tidak bisa berobat," ujarnya.

Ia menegaskan, anggaran lebih dari Rp60 miliar tersebut disiapkan agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dapat memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS. Pemerintah daerah tidak ingin warga kehilangan akses pengobatan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan.

Menurutnya, data kepesertaan yang belum diperbarui atau warga yang belum terdaftar bisa menjadi penyebab terhambatnya akses jaminan kesehatan. Karena itu, pendataan langsung di lingkungan masyarakat perlu dilakukan agar persoalan tersebut segera diketahui dan ditangani.

Halikinnor meminta camat, lurah, kepala desa, ketua RT, dan RW aktif memantau kondisi warga di wilayah masing-masing. Mereka diminta melaporkan masyarakat yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya sudah tidak aktif, terutama apabila sedang membutuhkan layanan kesehatan.

"Kalau misalnya ada yang tadi tidak punya BPJS, ingin berobat supaya dihidupkan kembali BPJS-nya," ujarnya.

Selain persoalan jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga meminta aparat di tingkat lingkungan memperhatikan warga yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan sosial. Halikinnor mencontohkan warga lanjut usia yang hidup tanpa keluarga dan tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kalau ada warga yang betul-betul tidak mampu, apalagi seperti kemarin, orang tua tidak punya keluarga, rumahnya tidak layak huni, ini diinformasikan ke kita supaya kita bantu memperbaiki rumahnya. Kita bantu untuk biaya hidupnya sehingga dia bisa hidup layak," pungkasnya.

Sementara itu, Muhammad Ali mengatakan dukungan jaminan BPJS tersebut penting di tengah kondisi kesehatannya yang belum pulih. Ia mengaku sudah sekitar dua bulan menderita sakit hingga tidak bisa bekerja. Selama ini, pengobatan rutin dijalaninya di rumah sakit dengan menggunakan BPJS.

Ali menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kotim atas bantuan fasilitas yang diberikan, termasuk kursi roda dan sejumlah kebutuhan lain untuk menunjang aktivitasnya.

"Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Bupati. Kami sangat bersyukur dibantu beliau untuk fasilitas, seperti kursi roda dan sebagainya yang sangat kami butuhkan," ujar Ali.

Ia mengatakan, Halikinnor juga memintanya menjalani pengobatan sampai tuntas. Dalam waktu dekat, Ali dijadwalkan dirujuk ke Palangka Raya agar mendapatkan penanganan lebih lanjut atas infeksi tulang yang dialaminya.

"Kalau untuk layanan kesehatan sudah dijamin oleh Bupati. Jadi beliau meminta saya untuk berobat sampai tuntas penyakitnya. Ini saya dirujuk ke Palangka Raya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)