Tag
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menilai mekanisme BPJS Kesehatan lebih menjamin perlindungan layanan kesehatan masyarakat tidak mampu, termasuk saat berada di luar daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu di daerah tersebut.
BPJS Kesehatan menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang tidak aktif.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk membantu pasien tidak mampu yang masuk Unit Gawat Darurat (UGD) namun tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim*?Kalimantan Tengah mengingatkan perusahaan agar membayar iuran kepesertaan pekerja mereka tepat bulan, sebagai wujud komitmen dalam melindungi pekerjanya.
Kepala Disnakertrans Kalteng Farid Wajdi menyebut perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mahasiswa KKN dan siswa magang bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan nyata.
BPI Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara siap menjadi liquidity provider atau pemasok likuiditas bagi pasar modal Indonesia.
BPJS Kesehatan bersama pakar, akademisi, dan ahli jaminan kesehatan di Indonesia meluncurkan buku berjudul "Konsep, Implementasi dan Dampak Jaminan Kesehatan Nasional: Perjalanan Satu Dekade".
Pemko Palangka Raya bersama BPJS Kesehatan telah menggelar rapat pembahasan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani meminta perusahaan di daerah setempat mendaftarkan para pekerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, sebagai perlindungan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengatakan perusahaan harus BPJS kepada setiap pekerja.?
Mewakili Bidang Pembinaan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Murung Raya Natanael menyatakan seluruh perusahaan di Kabupaten Murung Raya diwajibkan untuk mengikut sertakan karyawan atau pekerjanya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara (Kaltimteng Setara) menyampaikan, ada sekitar 30 persen kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat Kalteng sudah nonaktif.
Sebanyak 240 honorer dan tenaga kontrak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Barito Selatan?telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Legislator Kalteng, Siti Nafsiah meminta kepada setiap cabang BPJS yang ada di wilayah Kalteng supaya bisa terus meningkatkan pelayanan demi kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita mengatakan, penerapan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan publik, sebaiknya harus disosialisasikan dan edukasi terlebih dahulu.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakah salah satu manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kondisi surplus pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp18,7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan seharusnya bisa membuat ada peninjauan kembali kenaikan tarif berdasarkan Perpres No 64/2020.
Kepala Dinas Sosial Barito Timur, Riza Rahmadi mengharapkan kepesertaan BPJS kesehatan terus meningkat hingga seluruh masyarakat setempat memiliki jaminan kesehatan.
Norma Pasal 18 ayat (1) UU BPJS justru menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945
