BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memiliki sejumlah kriteria dalam menentukan calon kabupaten/kota percontohan Ber-AKSI.

Penilaian tersebut tidak hanya melihat komitmen kepala daerah, tetapi juga mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, sistem pengawasan, hingga integritas penyelenggara negara.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, memaparkan sejumlah indikator yang menjadi dasar penentuan calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI dalam penilaian di Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).

"Berdasarkan materi yang dipaparkan, terdapat delapan kriteria utama yang menjadi perhatian tim penilai," katanya, Rabu, 18 November 2026.

Pertama, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun sebelumnya minimal 75, dengan capaian yang ditampilkan sebesar 89,11.

Kedua, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun sebelumnya minimal berada pada kategori rentan, dengan angka yang ditampilkan sebesar 75,04.

Ketiga, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB dengan nilai minimal BB pada tahun sebelumnya.

Keempat, penilaian maladministrasi dari Ombudsman pada tahun sebelumnya minimal kategori B, dengan kategori A sebagai capaian yang ditampilkan dalam materi.

Kelima, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari BPKP minimal level 2, dengan capaian level 3.

Keenam, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN-RB minimal 2,5, dengan capaian yang ditampilkan sebesar 3,75.

Ketujuh, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun terakhir harus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kedelapan, tidak terdapat kepala daerah maupun pejabat eselon II yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa penentuan daerah percontohan antikorupsi membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari penguatan sistem pencegahan korupsi, akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, keterbukaan pelayanan publik hingga integritas pejabat pemerintahan.

"Sementara itu, Kota Palangka Raya berhasil memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 oleh KPK RI," tambahnya.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Namun, sejumlah catatan evaluasi dari tim penilai tetap harus ditindaklanjuti agar predikat tersebut tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas," pungkasnya. (MARINI/H)