BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas praktik perjudian daring atau judi online (judol).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan sinergi kedua lembaga sangat penting untuk memastikan upaya pencegahan judi online di ruang digital berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan.

“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Meutya mengungkapkan, perputaran dana judi online pada semester I 2026 mengalami penurunan sebesar 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian daring.

Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs-situs perjudian. Upaya tersebut juga harus menyasar pelaku, jaringan, serta aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut.

Dalam hal ini, Kemkomdigi berperan melakukan pencegahan dan pengawasan ruang digital, sementara Polri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku.

“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.

Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir sebanyak 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar.

Meutya menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung serta pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online.

Di sisi lain, tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kasus oleh kepolisian, infrastruktur yang digunakan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

Selain memanfaatkan infrastruktur lintas negara, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Meutya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang cermat agar upaya pemberantasan judi online tidak justru merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.

“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, Meutya menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara Kemkomdigi dan Polri, terutama dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.

Melalui sinergi tersebut, upaya pemberantasan judi online diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pencegahan di ruang digital hingga penindakan terhadap pelaku dan jaringan yang berada di balik aktivitas perjudian ilegal.

SUMBER: ANTARA