BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.
Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Dalam keterangan pers resmi Kemenko Polkam yang disiarkan pada Rabu (18/11/2026), Dudung mengatakan kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan agar para penyelenggara negara dapat memahami aspirasi masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap setiap kebijakan.
Menurutnya, kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak bersifat provokatif maupun memicu perpecahan di tengah masyarakat.
"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," ujar Dudung.
Selain itu, Dudung menyoroti kecenderungan masyarakat yang semakin banyak menyampaikan kritik dan pendapat melalui media sosial.
Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, menerima, maupun menyebarkan informasi di ruang digital.
Menurut Dudung, sikap bijak tersebut penting untuk mencegah masyarakat mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama," tegas Dudung.
SUMBER: ANTARA









