BORNEONEWS, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak guna memperkuat upaya pencegahan perundungan terhadap anak.

Dasco mengaku kerap mendengar cerita mengenai anak-anak yang mengalami penghinaan dan pengucilan di lingkungan sekolah.

Menurut dia, perundungan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga berlanjut di luar lingkungan pendidikan.

"Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi turut memperluas ruang terjadinya perundungan. Saat ini, anak-anak dapat mengalami perundungan siber kapan saja melalui telepon genggam yang mereka gunakan.

"Di kelas anak tersebut tidak aman. Di rumah pun ia tetap diburu oleh layar telepon genggamnya. Ini adalah perundungan siber," ujarnya.

Dasco menegaskan, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut dia, amanat konstitusi tersebut harus diwujudkan di seluruh ruang kehidupan anak, mulai dari ruang kelas, rumah, jalan, hingga ruang siber.

Ia juga mencontohkan langkah sejumlah negara dalam menangani perundungan siber, salah satunya Australia yang telah memiliki Online Safety Act 2021. Regulasi tersebut memungkinkan regulator memerintahkan penghapusan konten perundungan siber terhadap anak dengan batas waktu 24 jam sejak perintah diterima oleh platform terkait.

"Kita juga bersama Ibu Menkomdigi sudah mendorong, sebelum revisi undang-undang dilakukan, adanya peraturan pemerintah yang dapat melindungi anak-anak di ruang siber," katanya.

Dalam momentum peringatan Hari Anak Internasional 2026, Dasco menyatakan DPR RI berkomitmen untuk memerangi perundungan terhadap anak.

Ia menegaskan akan mendukung berbagai kebutuhan dalam upaya penanganan perundungan, termasuk penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, serta penguatan komunikasi.

"Jangan biarkan bel sekolah mengakhiri pelajaran, tetapi tidak mengakhiri perundungan. Jangan biarkan ruang siber menjadi tempat perburuan anak. Dan negara yang besar bukan hanya mampu menghukum pelaku, negara yang besar membuat setiap anak berani berkata, 'Saya aman, saya didengar, dan masa depan saya dilindungi'," tuturnya.

SUMBER: ANTARA