BORNEONEWS, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan. Namun, perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dengan menerapkan standar pelaksanaan dan pengawasan yang lebih ketat.
Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan MBG dengan pola prasmanan meningkat dari 66 menjadi 200. Sementara itu, jumlah pendaftar untuk menerapkan sistem tersebut telah mencapai sekitar 1.600.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan penerapan MBG prasmanan tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Sudaryono menegaskan bahwa penyelenggara tidak dapat langsung menerapkan sistem prasmanan tanpa melalui proses pelaporan dan pelatihan dari BGN.
"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training (pelatihan) yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," ujarnya.
Menurut Sudaryono, ketentuan tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan aspek keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Ia menegaskan, BGN tidak ingin perluasan program justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Karena itu, proses implementasi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing pihak.
Sudaryono mengakui bahwa pendekatan bertahap tersebut dapat membuat proses perluasan program berjalan sedikit lebih lambat. Meski demikian, ia menilai kepastian kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur harus tetap menjadi prioritas.
"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," tuturnya.
Selain memperketat standar pelaksanaan, BGN juga meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun sistem pengawasan kamera pengawas atau CCTV secara terpusat.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan, kemudian dapur-dapur itu terus kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral," kata Sudaryono.
Ia menegaskan, berbagai pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SUMBER: ANTARA








