BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan dampak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia meminta masyarakat terlebih dahulu mencermati dan membedah seluruh muatan undang-undang tersebut sebelum menilai efektivitas penerapannya.

Hal itu disampaikan Teras Narang menyikapi pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, pengesahan tersebut patut diapresiasi dengan harapan substansi undang-undang benar-benar berpihak pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara. Namun, memahami sebuah undang-undang tidak cukup hanya melihat judul maupun tujuan yang ingin dicapai.

"Pada satu sisi kita mengapresiasi dan berharap bahwa muatannya sungguh berpihak pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat serta negara. Pada sisi lain, memahami undang-undang tak semudah yang dibayangkan. Belum lagi dalam ranah pelaksanaannya," kata Teras Narang pada Jumat, 20 November 2026.

Ia menilai, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari pekerjaan besar dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana. Justru, tahapan berikutnya adalah memastikan substansi aturan dapat diterapkan secara efektif, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, Teras Narang mengimbau gerakan masyarakat sipil untuk melakukan kajian terhadap undang-undang yang telah disahkan tersebut.

Pengawalan diperlukan agar implementasinya benar-benar menjawab persoalan mendasar bangsa dan negara, terutama dalam memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setidaknya terdapat empat aspek yang menentukan esensi dan efektivitas UU Perampasan Aset. Pertama, kekuatan struktur dan substansi legislasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya.

Kedua, adanya partisipasi bermakna dengan melibatkan representasi gerakan masyarakat sipil terkait. Keterlibatan tersebut penting untuk memperkuat kesiapan produk legislasi sekaligus memastikan aturan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai kepentingan publik.

Ketiga, kesiapan aparatur pelaksana yang memahami paradigma, ketentuan, serta alur proses dalam undang-undang tersebut. Menurutnya, pemahaman aparat menjadi sangat penting agar kewenangan perampasan aset tidak justru disalahgunakan.

"Jangan sampai aturan ini dipakai sebagai alat untuk memeras. Karena itu, kesiapan aparatur pelaksana yang memahami paradigma serta aturan dan alur prosesnya menjadi sangat penting," tegasnya.

Keempat, pengawalan secara objektif dan konstruktif oleh gerakan masyarakat sipil. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tetap berada pada koridor hukum dan tujuan awal pembentukannya.

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup enam jenis tindak pidana lainnya. Yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Ruang lingkup pengaturannya juga mencakup pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan aset, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga penerapan teknologi.

Teras Narang berharap, pengesahan regulasi tersebut disambut dengan sikap kritis dan kecermatan publik. Menurutnya, seluruh muatan undang-undang perlu dibedah lebih dalam untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Mari kita sambut dengan cermat RUU Perampasan Aset ini dan membedahnya lebih dalam. Memastikan semua muatannya berpihak dan berkemanfaatan pada publik, serta berdampak kepada kemajuan penegakan, kepastian, dan keadilan hukum, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.(TESTI PRISCILLA)