BORNEONEWS, Palangka Raya – Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999–2002 menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Reformasi yang mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Hal tersebut disampaikan Anggota MPR RI/DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI bersama mahasiswa Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR) dan Universitas Palangka Raya (UPR).
Teras Narang menjelaskan, empat kali perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. MPR kini berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
"Empat kali perubahan konstitusi tersebut mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan kita. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya," kata Teras Narang dalam rilisnya pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, pemahaman terhadap perubahan konstitusi menjadi penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mengetahui bagaimana negara dibangun, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta bagaimana kewenangan setiap lembaga negara dibatasi.
Rektor UKPR, Rawing Rambang menyambut baik sarasehan tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota MPR RI di lingkungan kampus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai sistem ketatanegaraan dan perkembangan konstitusi Indonesia.
Ia menilai, pembelajaran seperti ini penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa agar tidak hanya memahami teori melalui perkuliahan, tetapi juga mengetahui praktik penyelenggaraan negara.
Teras Narang berharap generasi muda Kalimantan Tengah memiliki pemahaman yang baik mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, serta kedudukan dan kewenangan setiap lembaga negara.
Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi bagian dari masyarakat yang memahami aturan konstitusional dan turut menjaga kehidupan demokrasi Indonesia. (TESTI PRISCILLA/j)









