PERINGKAT kelima nasional dengan proporsi 6,09 persen atau 175.483 warga terdeteksi bertransaksi judi online (judol) menjadi alarm serius bagi Kalimantan Tengah. Angka hasil pemadanan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada November 2026 tersebut bukan sekadar statistik. Ini gambaran betapa jauh persoalan judi daring telah merambah kehidupan masyarakat Bumi Tambun Bungai.
Lebih mengkhawatirkan, angka tersebut sangat mungkin hanya fenomena gunung es. Data yang terdeteksi melalui transaksi keuangan belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan. Praktik pinjam rekening, penggunaan identitas orang lain, hingga transaksi melalui berbagai saluran pembayaran membuat keterlibatan sebenarnya berpotensi lebih luas. Artinya, 175 ribu lebih warga bukan angka yang boleh dianggap sebagai batas persoalan.
Judi online juga bukan sekadar urusan seseorang kehilangan uang karena tergiur keuntungan instan. Dampaknya bisa merembet ke seluruh anggota keluarga. Uang kebutuhan sehari-hari terkuras, ekonomi rumah tangga terganggu, hubungan keluarga retak, bahkan produktivitas masyarakat ikut terancam. Ketika kebiasaan ini meluas, persoalannya bukan lagi individual, melainkan ancaman sosial yang harus ditangani bersama.
Indikasi dampak tersebut terlihat dari adanya keluarga penerima bantuan sosial yang dicoret setelah teridentifikasi terlibat transaksi judi online. Ini menjadi ironi sekaligus peringatan bahwa bantuan yang semestinya menopang kebutuhan masyarakat rentan berpotensi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jika dana perlindungan sosial ikut terseret, maka yang terancam bukan hanya kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga tujuan program pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya bereaksi ketika angka statistik dirilis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menyusun langkah konkret, mulai dari edukasi di desa dan kelurahan, pengawasan kelompok rentan, hingga memperkuat literasi keuangan digital. Sosialisasi sesekali tidak akan cukup menghadapi persoalan yang berkembang setiap hari.
Aparat penegak hukum juga harus memperkuat pemberantasan hingga ke jaringan yang berada di balik praktik perjudian daring. Tidak cukup hanya menyasar pemain atau promotor situs. Pihak yang memfasilitasi transaksi, memperjualbelikan rekening, dan mengambil keuntungan dari bisnis ilegal tersebut juga harus ditindak. Selama mata rantai perputaran uangnya masih berjalan, praktik ini akan terus mencari korban baru.
Peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting. Pengawasan dan edukasi harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama untuk melindungi generasi muda dan keluarga yang rentan secara ekonomi. Jangan sampai judi online dianggap sebagai hiburan biasa, padahal dampaknya dapat menghancurkan masa depan dan menggerus ketahanan keluarga.
Pemerintah juga perlu menyediakan ruang pengaduan dan pendampingan bagi keluarga yang terdampak. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan penindakan, tetapi juga membutuhkan pencegahan dan pemulihan. Masyarakat yang terjerat harus mendapat jalan untuk keluar, bukan dibiarkan semakin jauh tenggelam dalam persoalan yang sama.
Peringkat lima nasional dengan 175.483 warga terdeteksi bertransaksi judi online harus menjadi momentum untuk bergerak, bukan sekadar bahan pemberitaan. Jangan menunggu angka semakin besar, keluarga semakin banyak terdampak, atau persoalan sosial berkembang menjadi kriminalitas. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil tanggung jawab bersama. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, melainkan masa depan generasi dan ketahanan sosial Kalimantan Tengah.
Penulis: Sabrianoor, wartawan bornonews.co.id









