BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, Kalimantan Tengah, terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta penerapan kebijakan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lamandau, Meigo Basel, mengatakan persoalan daya beli masyarakat tidak hanya dipengaruhi harga kebutuhan pokok, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan pemerintah pusat secara virtual melalui Zoom Meeting, belum lama tadi.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut juga mengagendakan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, penguatan perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
"Berbagai agenda itu memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat," kata Meigo.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting agar pengeluaran rumah tangga tetap terkendali, terutama ketika terjadi perubahan harga barang di pasaran.
Sementara itu, kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan pekerja serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memantau perkembangan harga bahan pokok secara berkala.
Langkah itu mencakup pengawasan ketersediaan barang serta antisipasi terhadap kendala distribusi yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Meigo menjelaskan, Pemkab Lamandau memandang keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan kondisi ekonomi.
Karena itu, upaya pengendalian inflasi perlu disertai kemampuan pemerintah daerah merespons perubahan harga dan kondisi pasokan barang di lapangan.
"Dengan keikutsertaan dalam rakor tersebut, kami berharap berbagai kebijakan nasional dapat diterapkan secara selaras dengan kebutuhan daerah," ujarnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Lamandau berharap kebijakan pengendalian inflasi, pengupahan, dan perlindungan sosial dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat daerah, sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli tetap terjaga.









