BORNEONEWS, Nanga Bulik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melakukan pemulihan kawasan seluas 88 hektare yang sebelumnya digunakan untuk perkebunan sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah.

Langkah pemulihan tersebut dilakukan setelah pemerintah berhasil menertibkan sebanyak 11.180 pohon kelapa sawit yang berada di dalam kawasan konservasi tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penertiban dan pemulihan kawasan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, hingga BPGMN.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut ditegaskan dalam kegiatan pemulihan kawasan SM Lamandau yang berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

"Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat," kata Januanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, penertiban kawasan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan hutan konservasi tetap terlindungi dari aktivitas pemanfaatan yang bertentangan dengan ketentuan.

"Penertiban di Lamandau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, sekaligus memastikan kawasan yang telah diamankan tidak kembali dikuasai atau dirusak," tegasnya.

Januanto menjelaskan, proses penertiban berlangsung setelah sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

Setelah aktivitas tersebut dihentikan, Kementerian Kehutanan mulai menyiapkan langkah pemulihan ekosistem pada lahan yang terdampak.

Program pemulihan dikoordinasikan melalui Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta pengelola kawasan.

Pemulihan dilakukan melalui penanaman kembali jenis tumbuhan asli setempat atau revegetasi untuk mengembalikan tutupan vegetasi yang sebelumnya terganggu akibat aktivitas perkebunan sawit.

Selain itu, pemerintah menargetkan pemulihan habitat satwa liar serta perlindungan fungsi hidrologis gambut yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kawasan konservasi.

Dukungan BPGMN difokuskan pada pemulihan ekosistem gambut agar fungsi ekologis kawasan dapat kembali terjaga dalam jangka panjang.

Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, mengatakan upaya perlindungan gambut sangat penting untuk menjaga keseimbangan tata air, mengurangi risiko kebakaran, serta mempertahankan kondisi lingkungan.

Menurutnya, pemulihan lahan bekas perkebunan sawit tidak cukup hanya dilakukan melalui penanaman kembali, tetapi harus memperhatikan perbaikan fungsi ekosistem secara menyeluruh.

"Pemulihan gambut harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan," ujar Sriyanto.

Ia menegaskan BPGMN mendukung pemulihan Suaka Margasatwa Lamandau dengan memprioritaskan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, serta pengurangan kerentanan kawasan terhadap kebakaran.

"BPGMN mendukung upaya pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, dan pengurangan kerentanan kebakaran sebagai perhatian penting. Keberhasilannya harus dilihat dari pulihnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang, bukan hanya dari kegiatan penanaman," katanya.