BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama sejumlah pihak terkait menertibkan 88 hektare perkebunan kelapa sawit ilegal dan menumbangkan sebanyak 11.180 pohon sawit di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 10 November 2026 menjelaskan bahwa penertiban dilakukan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Langkah tersebut dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

"Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga," ujarnya.

Rudianto mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, serta seluruh instansi terkait yang telah membantu kelancaran proses penertiban. Saat ini, koordinasi internal Kemenhut juga tengah dilakukan untuk mempersiapkan pemulihan ekosistem di kawasan tersebut.

Kemenhut berharap penghentian aktivitas secara sukarela ini dapat diikuti oleh pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal. Namun, pihaknya menegaskan akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang masih melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, turut mengapresiasi kesediaan para pelaku untuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat dalam proses penertiban.

"Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam. Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.

Operasi penertiban tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Selain itu, turut terlibat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menumbangkan 11.180 pohon sawit yang berada di lahan seluas 88 hektare.

Sebagai tindak lanjut penertiban, Kemenhut melalui Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, bersama pengelola kawasan tengah menyiapkan langkah pemulihan ekosistem di areal tersebut.

Pemulihan direncanakan dilakukan melalui revegetasi dengan menggunakan jenis tumbuhan asli setempat. Langkah ini bertujuan memperbaiki tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, serta mengembalikan fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Selain pemulihan, pengawasan pascapenertiban juga menjadi bagian penting untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan optimal dan kawasan tersebut tidak kembali terganggu oleh aktivitas ilegal.

SUMBER: ANTARA