BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menertibkan kebun sawit ilegal seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, sebanyak 11.180 pohon sawit ditumbangkan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu mengatakan, penertiban dilakukan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
Langkah tersebut dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.
"Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan, agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga," kata Rudianto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, serta seluruh instansi terkait yang membantu kelancaran penertiban.
Menurutnya, koordinasi internal Kemenhut juga dilakukan untuk mempersiapkan pemulihan ekosistem di kawasan yang telah ditertibkan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho turut mengapresiasi kesediaan para pihak menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela.
"Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam. Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak," ujarnya.
Operasi penertiban melibatkan Ditjen Gakkum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan.
Selain itu, turut terlibat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat.
Setelah penertiban, Kemenhut menyiapkan pemulihan ekosistem pada lahan seluas 88 hektare tersebut melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, serta pengelola kawasan.
Pemulihan direncanakan melalui revegetasi menggunakan jenis tumbuhan asli setempat. Langkah ini bertujuan memperbaiki tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, serta mengembalikan fungsi hidrologis ekosistem gambut.
Kemenhut juga menyiapkan pengawasan pascapenertiban untuk memastikan proses pemulihan berjalan dan kawasan konservasi tidak kembali dimanfaatkan secara ilegal.
Pemerintah mengingatkan pihak lain yang masih melakukan aktivitas perkebunan ilegal di kawasan konservasi agar menghentikan kegiatannya. Pelanggaran yang tetap dilakukan akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUMBER: ANTARA
