BORNEONEWS, Palangka Raya – Sebanyak 175.483 warga di Provinsi Kalimantan Tengah terdeteksi melakukan transaksi perjudian daring atau judi online. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di wilayah tersebut, rasio keterlibatan warga Kalimantan Tengah mencapai 6,09 persen atau setara dengan sekitar 6 dari setiap 100 penduduk.

Temuan tersebut menempatkan Kalimantan Tengah di peringkat kelima secara nasional sebagai provinsi dengan persentase pemain judi online tertinggi dibandingkan populasi penduduknya.

Angka tersebut merupakan hasil pemadanan dan pengolahan data jumlah pemain judi daring yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada November 2026.

Dalam penyusunan data tersebut, angka absolut pemain aktif yang terekam sistem pemantauan transaksi perbankan PPATK dibagi dengan total jumlah populasi masing-masing provinsi pada basis data kependudukan BPS. Metode penghitungan rasio ini memperlihatkan tingkat kerentanan dan penetrasi aktivitas judi daring di setiap daerah secara lebih proporsional dibandingkan sekadar melihat jumlah total pemain.

Pergeseran Peta Sebaran

Apabila diukur berdasarkan jumlah absolut pemain, provinsi berpenduduk padat di Pulau Jawa memang masih mendominasi peringkat teratas nasional. Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 2.927.602 pemain, disusul Banten sebanyak 700.951 pemain, dan DKI Jakarta sebanyak 601.121 pemain.

Namun, saat jumlah pemain ditakar berdasarkan persentase terhadap jumlah penduduk di masing-masing provinsi, wilayah di luar Pulau Jawa justru mencatatkan tingkat kepekatan pemain yang jauh lebih tinggi.

Dalam daftar sepuluh besar persentase pemain tertinggi secara nasional, empat posisi teratas ditempati provinsi di Pulau Sumatra. Sumatra Selatan berada di puncak dengan proporsi 7,16 persen (645.228 pemain), diikuti Jambi sebesar 7,11 persen (270.977 pemain), Riau sebesar 6,30 persen (434.044 pemain), dan Sumatra Barat sebesar 6,21 persen (372.290 pemain).

Kalimantan Tengah menyusul tepat di posisi kelima dengan proporsi 6,09 persen atau 175.483 pemain. Adapun posisi keenam hingga kesepuluh masing-masing ditempati Lampung dengan 5,73 persen (551.793 pemain), Jawa Barat 5,72 persen (2.927.602 pemain), DKI Jakarta 5,63 persen (601.121 pemain), Banten 5,54 persen (700.951 pemain), dan Bengkulu 5,24 persen (113.228 pemain).

Dampak Sosial dan Penindakan

Tingginya proporsi warga yang terpapar transaksi judi daring di Kalimantan Tengah berjalan beriringan dengan meningkatnya pengungkapan kasus siber maupun penertiban administratif di tingkat daerah.

Di jalur penegakan hukum, Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada pertengahan November 2026 membongkar jaringan promosi situs judi online lintas provinsi yang beroperasi melalui media sosial Instagram. Dalam perkara itu, penyidik menetapkan tiga tersangka selebgram perempuan yang berperan menyebarkan tautan situs judi daring dengan tarif ratusan ribu rupiah per akun.

Di sisi lain, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan Kementerian Sosial bersama PPATK juga mulai berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial di kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Barito Selatan, misalnya, Dinas Sosial setempat mencoret 1.524 keluarga penerima manfaat program bantuan sosial setelah NIK mereka teridentifikasi melakukan transaksi judi daring.

Hingga saat ini, rincian sebaran angka 175.483 pemain di tingkat provinsi tersebut belum dipublikasikan secara terbuka per kabupaten dan kota. Namun, penelusuran aliran transaksi perbankan berbasis NIK telah didistribusikan secara terbatas kepada instansi terkait di daerah untuk keperluan penegakan hukum, pembinaan disiplin aparatur sipil negara, serta verifikasi ulang penerima bantuan sosial. (SABRIANOOR/j)