BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pelaku investasi bodong hingga penipuan digital berpotensi kehilangan harta hasil kejahatannya setelah DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Aturan tersebut tidak hanya menyasar kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menjelaskan bahwa aset milik pelaku penipuan investasi dapat menjadi objek perampasan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Ketentuan itu mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi.
"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Menurutnya, pengaturan mengenai kejahatan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f yang mencakup penipuan dan penggelapan dengan dampak terhadap masyarakat luas.
Selain investasi bodong, bentuk kejahatan yang disebut dapat dikenakan ketentuan perampasan aset meliputi perjudian daring, penipuan berkedok layanan perjalanan haji dan umrah, serta penipuan yang melibatkan aset kripto.
Dengan cakupan tersebut, perampasan aset tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengambil hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai mekanisme penanganan kekayaan yang diperoleh melalui berbagai modus penipuan.
Abdullah menilai ketentuan tersebut penting mengingat banyaknya perkara investasi ilegal yang menyebabkan masyarakat kehilangan uang dalam jumlah besar.
"Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya," ujarnya.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah pengaturan mengenai pengembalian hasil perampasan kepada pihak yang mengalami kerugian.
Abdullah menjelaskan bahwa aset yang berhasil dirampas dari pelaku tidak semata-mata menjadi hasil penindakan hukum, tetapi juga dapat digunakan untuk memulihkan hak korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, masyarakat yang menjadi korban penipuan atau penggelapan memiliki dasar hukum untuk memperjuangkan pengembalian kerugiannya melalui mekanisme yang tersedia.
Meski demikian, pengembalian dana kepada korban tetap bergantung pada proses hukum, penelusuran aset, serta penetapan pihak yang berhak menerimanya.
"Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," kata Abdullah.
Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.
Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Pembahasan regulasi perampasan aset diketahui telah berlangsung selama sekitar 18 tahun sebelum akhirnya memperoleh persetujuan DPR.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan sebelum mengetuk palu persetujuan.
(ant/j)









