BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Mekanisme penunjukan langsung perusahaan penyedia barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu fokus penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan korupsi pengadaan menggunakan dana penanganan bencana.
Penyidik kini menelusuri pihak-pihak yang memiliki kewenangan menentukan perusahaan pelaksana proyek, termasuk proses pembagian pekerjaan yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan Sekretaris Utama BNPB berinisial R sebagai saksi pada Kamis, 19 November 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan terhadap R diperlukan karena jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki keterkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan penggunaan anggaran di lembaga tersebut.
"Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
KPK berupaya mengurai proses pengadaan yang memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme kelompok kerja atau pokja sebagaimana dijelaskan lembaga antirasuah.
Pola pengadaan tersebut menjadi perhatian penyidik setelah muncul dugaan adanya konflik kepentingan dan praktik suap dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran penanganan bencana.
Menurut Budi, penyidik perlu memastikan bagaimana kewenangan penunjukan penyedia digunakan, siapa saja pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pengaturan pembagian pekerjaan kepada perusahaan tertentu.
"Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," jelasnya.
Penyidikan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026 di lingkungan BNPB.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan. Sehari kemudian, tepatnya 14 Oktober 2026, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka berinisial BS, yang diketahui merupakan tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S, pejabat yang ketika operasi berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB.
Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta RE yang juga menjabat tenaga ahli Kepala BNPB.
Dua tersangka dari unsur swasta masing-masing berinisial GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras, dan SNG.
Penyidikan juga diikuti pengamanan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita uang tunai dan berbagai aset dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar.
Barang bukti itu meliputi uang sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta uang rupiah senilai Rp3,35 miliar.
Penyidik turut mengamankan 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta.
Selain emas fisik, terdapat tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai Rp452 juta serta aset kripto sekitar Rp1,10 miliar.
Pengembangan perkara kemudian menjangkau sejumlah ruangan di Kantor BNPB. KPK telah melakukan penggeledahan, termasuk terhadap ruangan Kepala BNPB, setelah menetapkan para tersangka.
Penanganan kasus ini juga melibatkan koordinasi dengan institusi TNI karena terdapat dugaan keterkaitan personel militer aktif.
KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI berinisial S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Pada 20 Oktober 2026, lembaga antirasuah juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dua anggota TNI aktif yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik selanjutnya memeriksa S bersama seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB pada 12 November 2026. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama BNPB kini menjadi bagian dari pendalaman lebih lanjut untuk menelusuri mekanisme pengambilan keputusan dalam pengadaan, khususnya penunjukan langsung penyedia barang dan jasa menggunakan dana penanganan bencana.
(ant/j)









