BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah mendata petani di wilayah selatan yang terdampak kemarau panjang. Pendataan diperlukan agar petani yang mengalami kekeringan hingga gagal panen bisa mendapat bantuan dan program pemulihan.

"Petani di wilayah selatan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Mereka terdampak kemarau panjang, lahan menjadi kering sehingga tidak bisa bertani seperti biasanya, bahkan sempat gagal panen," kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur, Jumat, 20 November 2026.

Rudianur menjelaskan, wilayah selatan Kotim selama ini menjadi salah satu daerah penghasil padi. Namun, kondisi cuaca yang kering dalam waktu cukup lama membuat kegiatan pertanian masyarakat terganggu. Sebagian petani bahkan harus menanggung kerugian karena hasil panen tidak sesuai harapan.

Menurut anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kotim tersebut, persoalan ini perlu segera ditangani karena sektor pertanian masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di wilayah itu.

Meski hujan mulai turun seiring peralihan musim, kondisi tersebut belum sepenuhnya memulihkan lahan pertanian. Ketersediaan air masih menjadi kendala bagi petani untuk kembali mengolah sawah dan memulai penanaman.

"Memang sekarang sudah mulai turun hujan, tetapi belum cukup untuk membuat petani bisa kembali melakukan cocok tanam secara maksimal. Sebelumnya ada yang mengalami gagal panen akibat kemarau," ujarnya.

Rudianur menilai, pemerintah daerah perlu memastikan petani yang terdampak kekeringan masuk dalam pendataan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui tingkat kerusakan lahan maupun kerugian yang dialami masyarakat sebelum menentukan bentuk bantuan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya telah merencanakan pendataan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mendapatkan bantuan. Menurutnya, langkah serupa patut diterapkan bagi petani yang sawahnya mengalami kekeringan.

"Kalau pemerintah melakukan pendataan masyarakat yang terdampak karhutla untuk diberikan bantuan, saya kira petani yang sawahnya terdampak kekeringan juga perlu didata. Karena yang mereka hadapi ini bukan hanya karhutla, tetapi juga kekeringan," tegas politisi Golkar tersebut.

Ia berharap pendataan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada petani terdampak yang terlewat. Hasil pendataan itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing petani.

Selain bantuan, Rudianur meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyiapkan langkah untuk membantu keberlangsungan kegiatan pertanian selama kondisi cuaca belum stabil. Solusi tersebut diperlukan agar petani tetap memiliki peluang mengolah lahan meski menghadapi keterbatasan air akibat kemarau panjang. (DEWI PATMALASARI)