BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Harapan sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya untuk kembali ke tanah kelahirannya mendapat perkembangan baru setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok etnis tersebut.

Putusan yang diumumkan pada Kamis, 19 November 2026, itu langsung mendapat sambutan dari Bangladesh, negara yang selama bertahun-tahun menampung warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

Pemerintah Bangladesh berharap keputusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat tekanan internasional agar proses pemulangan pengungsi segera dilaksanakan.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Shama Obaid Islam, menyebut putusan ICJ sebagai momentum bersejarah dalam perjuangan memperoleh keadilan bagi masyarakat Rohingya.

Dalam konferensi pers di Dhaka, Obaid meminta pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan menghormati keputusan pengadilan serta membuka jalan bagi pengungsi untuk kembali ke wilayah asal mereka.

"Kami berharap pemerintah Myanmar, serta Tentara Arakan, menyadari bahwa masyarakat Rohingya ingin kembali ke negara mereka sendiri dengan bermartabat. Kami mengharapkan mereka menghormati putusan hari ini dan, dengan demikian, memulai proses pemulangan," kata Obaid.

Mahkamah Internasional menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap Muslim Rohingya dalam operasi militer yang berlangsung di negara bagian Rakhine utara pada 2017.

Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam hakim menolak.

Putusan itu menjadi tonggak penting dalam sejarah ICJ karena untuk pertama kalinya pengadilan tersebut menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida.

Menurut Obaid, keputusan itu memperjelas pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang dialami masyarakat Rohingya, termasuk upaya penghancuran terhadap komunitas tersebut di wilayah Rakhine.

Bangladesh kini mengharapkan keterlibatan masyarakat internasional untuk mendorong Myanmar dan Tentara Arakan mengambil langkah nyata menuju pemulangan para pengungsi.

Persoalan Rohingya telah menjadi beban kemanusiaan berkepanjangan bagi Bangladesh sejak operasi militer Myanmar pada Agustus 2017 memaksa sebagian besar warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka.

Para pengungsi kemudian mencari perlindungan di Bangladesh, terutama kawasan pesisir Cox's Bazar di bagian tenggara negara tersebut.

Hingga kini, Bangladesh menampung sekitar 1,3 juta warga Rohingya yang belum dapat kembali ke Myanmar.

Meski menyambut keputusan ICJ, pemerintah Bangladesh juga menghadapi kekhawatiran mengenai kemungkinan meningkatnya ketegangan setelah putusan diumumkan.

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Kelly Currie, sebelumnya memperingatkan adanya risiko kekerasan lanjutan menyusul keputusan pengadilan tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, Obaid menyatakan pemerintah Bangladesh tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi.

Bangladesh juga memberikan apresiasi kepada Gambia yang membawa persoalan genosida Rohingya ke ranah hukum internasional.

Obaid menilai langkah Gambia menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pertanggungjawaban atas kekerasan, ketidakadilan, dan berbagai pelanggaran yang dialami etnis Rohingya.

Pemerintah Bangladesh berharap keputusan Mahkamah Internasional tersebut tidak hanya menghasilkan pengakuan hukum terhadap penderitaan Rohingya, tetapi juga mendorong dimulainya pemulangan pengungsi secara aman dan bermartabat.

(ant/j)