BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, mempertanyakan dasar penetapan 40 penyandang disabilitas terlantar yang menjadi sasaran program Dinas Sosial Provinsi Kalteng.

Persoalan tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi III DPRD Kalteng bersama Dinas Sosial Provinsi Kalteng. Ia meminta pemerintah menjelaskan indikator yang digunakan dalam menentukan jumlah penerima manfaat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Faridawaty, jumlah penerima program tidak seharusnya ditentukan tanpa didukung data yang menggambarkan kondisi penyandang disabilitas terlantar di daerah.

"Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?" tanyanya, Jumat, 20 November 2026.

Selain mempertanyakan dasar penghitungan jumlah penerima, Faridawaty juga menyoroti cakupan wilayah pelaksanaan program.

Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan kondisi serta kebutuhan pelayanan sosial yang berbeda-beda.

Karena itu, penentuan sasaran program perlu mempertimbangkan persebaran penyandang disabilitas terlantar agar pelayanan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

"Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas," ujarnya.

Faridawaty menilai keterbukaan data menjadi hal penting dalam memastikan program penanganan penyandang disabilitas terlantar berjalan tepat sasaran.

Ia meminta Dinas Sosial Provinsi Kalteng menjelaskan hasil pendataan, indikator penentuan penerima manfaat, serta pertimbangan dalam menetapkan alokasi anggaran.

Menurutnya, informasi tersebut diperlukan agar DPRD dapat menilai kesesuaian antara jumlah penerima yang ditetapkan dengan kebutuhan pelayanan sosial di lapangan.

"Karena itu, setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata," tegas Faridawaty.

(MARINI/j)