BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus memperjuangkan pemenuhan kebutuhan tenaga pengawas sekolah yang saat ini masih mengalami kekurangan sebanyak 30 orang dari total 39 formasi yang dibutuhkan.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mempercepat tindak lanjut usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan pengawas sekolah mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Utama.
"Koordinasi ini penting agar kebutuhan tenaga pengawas sekolah di Kabupaten Barito Utara dapat memperoleh perhatian dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku," kata Topik di Muara Teweh, Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, Dinas Pendidikan bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Barito Utara telah menyampaikan pemberitahuan kunjungan ke Kementerian PANRB.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan konsultasi terkait usulan penetapan kebutuhan pengawas sekolah yang sebelumnya telah diajukan pemerintah daerah.
Topik menjelaskan, penambahan tenaga pengawas diperlukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan kualitas pembinaan sekolah, serta mendukung pemerataan pengawasan di wilayah Barito Utara.
"Langkah ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola pendidikan, pemerataan pengawasan sekolah, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Barito Utara," ujarnya.
Kebutuhan pengawas sekolah tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian pemerintah pusat melalui rekomendasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Rekomendasi itu tertuang dalam surat Nomor 1712/B3/GT.03.00/2024 tertanggal 12 Mei 2024.
Dalam surat tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman, menyampaikan bahwa pengusulan formasi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan jumlah pengawas yang telah tersedia.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemkab Barito Utara kemudian mengajukan usulan kebutuhan melalui surat Bupati Barito Utara Nomor 800.1.2.1/82/SETDA-ORGI/XI/2025 tertanggal 13 November 2025.
Dalam dokumen itu, pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 39 formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, sedangkan jumlah tenaga pengawas yang tersedia saat pengusulan baru sembilan orang.
Kebutuhan tersebut terdiri atas 22 formasi Pengawas Sekolah Ahli Muda dengan ketersediaan dua orang.
Untuk jenjang Ahli Madya, kebutuhan ditetapkan sebanyak 13 formasi, sementara tenaga yang tersedia enam orang.
Adapun jenjang Ahli Utama membutuhkan empat formasi, sedangkan jumlah pengawas yang tersedia baru satu orang.
Dengan perbandingan tersebut, Barito Utara masih kekurangan 20 pengawas sekolah jenjang Ahli Muda, tujuh jenjang Ahli Madya, dan tiga jenjang Ahli Utama.
Total kekurangan mencapai 30 orang dari keseluruhan kebutuhan 39 pengawas sekolah yang diusulkan pemerintah daerah.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, dalam surat usulannya kepada Menteri PANRB menekankan pentingnya penetapan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan tersebut juga diperlukan karena pengangkatan melalui mekanisme promosi jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.









