BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, tengah menyiapkan aturan mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan di luar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis.

Regulasi tersebut disusun guna memberikan kepastian hukum dan mekanisme pembiayaan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan yang belum tercakup dalam program JKN.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor, mengatakan pengaturan pembiayaan kesehatan di luar JKN menjadi salah satu langkah penting untuk melengkapi perlindungan kesehatan masyarakat.

"Pengaturan pendanaan pelayanan kesehatan di luar JKN menjadi salah satu substansi penting yang perlu dirumuskan secara cermat agar pelaksanaannya memiliki kejelasan mekanisme, dasar hukum, dan kewenangan," kata Eveready di Palangka Raya, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, keberadaan aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan mekanisme pembiayaan, kriteria masyarakat penerima manfaat, serta jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai.

Pengaturan itu juga diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.

"Pengaturan ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, mengurangi hambatan pembiayaan, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan," ujarnya.

Eveready menjelaskan, rancangan peraturan tersebut saat ini masih menjalani proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah.

Tahapan harmonisasi dilakukan untuk memastikan substansi aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Regulasi pembiayaan kesehatan di luar JKN merupakan satu dari enam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Barito Utara yang sedang dibahas.

Lima rancangan lainnya meliputi aturan tentang Wajib Belajar 13 Tahun, Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta perubahan Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, terdapat rancangan tentang Pemberian Santunan Kematian dan Santunan bagi Ibu Melahirkan, serta aturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Keenam rancangan tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, investasi, kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, hingga kesejahteraan masyarakat.

Proses harmonisasi dilakukan oleh Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng melalui pemeriksaan substansi, sinkronisasi norma, kejelasan rumusan, serta kesesuaian dasar hukum dan kewenangan pengaturan.

Hasil harmonisasi selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sebelum seluruh rancangan memasuki tahapan pembentukan peraturan berikutnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pengharmonisasian bukan sekadar proses penyelarasan norma dan teknik penyusunan peraturan, tetapi juga merupakan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum, menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik," kata Hajrianor.

Sumber: ANTARA