BORNEONEWS, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan pengembalian uang dan pemulihan kerugian korban tindak pidana menjadi salah satu prioritas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang telah disepakati pada pembicaraan tingkat I.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengatakan aturan tersebut tidak hanya diarahkan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, tetapi juga memastikan hak masyarakat yang mengalami kerugian dapat dipulihkan.

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," kata Rano dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.

Kesepakatan pembicaraan tingkat I dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan agenda laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Rano menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara Komisi III DPR dan pemerintah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan dari para ahli.

"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.

Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban diperlukan untuk menjawab persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penanganan kasus kejahatan, terutama penipuan investasi dan tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

Ia menjelaskan, korban sering kali harus menjalani proses panjang untuk mendapatkan kembali uang atau harta yang hilang meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.

Karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan mekanisme yang lebih jelas bagi pemulihan hak korban.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," tegas Rano.

Ia menilai perampasan aset hasil kejahatan harus memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan mengambil kembali harta yang diperoleh melalui tindak pidana.

Namun, mekanisme tersebut juga perlu memberikan kepastian bahwa aset yang berhasil dirampas dapat dimanfaatkan untuk mengganti kerugian masyarakat yang berhak menerimanya.

"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," katanya.

Rano juga menekankan pentingnya pendataan korban secara akurat agar proses pengembalian aset dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain itu, pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara menjadi faktor penting untuk menjaga peluang pengembalian kerugian kepada korban.

"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," ujarnya.

Setelah disetujui dalam pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," kata Rano.

Sumber: ANTARA