Tag
"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,"
Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen?dan jasa 14,2 persen.
Pemerintah mengejar akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp120 triliun untuk memenuhi target sebesar Rp297 triliun pada akhir tahun.
Irene menambahkan total penyaluran KUR pada 2022 di Provinsi Sumatra Selatan sampai 14 Desember 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai Rp10,495 triliun yang dialokasikan kepada 173.361 debitur.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus menyasar semua sektor, atau tak terpaku hanya pada pertanian, perdagangan dan jasa.
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Irene Swa Suryani mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 22 Februari 2022 sebesar Rp46,03 triliun yang diberikan kepada 1,08 juta debitur.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM memutuskan untuk meningkatkan plafon KUR 2022 menjadi Rp373,17 triliun dengan suku bunga tetap 6 persen.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga 28 November 2021 sebesar Rp262,95 triliun.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat ada 53.805 debitur di wilayah setempat. Nilai akad dari data Kredit Usaha…
Kelompok tani di Kabupaten Seruyan diberikan wawasan tentang?Kredit Usaha Rakyat (KUR). Wawasan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi KUR itu berlangsung di?Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Seruyan,?Jumat, 15 Oktober 2021.
Penanganan pandemi COVID-19 memang membutuhkan kerja keras. Namun, penanganan dampak pandemi COVID-19 ini juga justru membutuhkan kerja yang lebih keras dari semua pihak
Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 1,5 tahun di Indonesia kian memberi dampak terhadap kehidupan manusia. Bukan hanya bagi kesehatan, namun meluas hingga menyoal pemenuhan sandang dan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari program kredit usaha rakyat (KUR) hingga Juni 2021 tergolong rendah yakni 0,88 persen.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa bank-bank BUMN menjadi penyalur terbesar kredit usaha rakyat (KUR).
Sri Mulyani menjelaskan tren target penyaluran KUR dan debiturnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada 2015 terealisasi Rp22,75 triliun dari target Rp30 triliun kepada 1 juta debitur
Sebulan sejak Presiden Joko Widodo mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait ?Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga guna mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden tersebut.?
Memko Airlangga mengatakan skema nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta ini diberikan terutama untuk KUR kecil. Penerima KUR kecil ini nantinya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021
Pemerintah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) supermikro kepada alumni program Kartu Prakerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini telah berhasil menjadi wirausaha.
Pemerintah pada tahun ini meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 253 triliun. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan plafon yang ditetapkan sebelumnya, Rp220 triliun.
Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2021 sebesar Rp253 triliun atau meningkat dibandingkan plafon yang telah disepakati sebelumnya Rp220 triliun seiring tingginya permintaan pelaku UMKM.
