Menurut Teodore, dirinya hanya berkomentar sebatas komentar publik.

"Jadi komentar kita ialah memperhatikan situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat di Kabupten Bartim dan juga Kalteng," imbuhnya.

Menurut Ketua Asosiasi Advokat di Kabupaten Bartim ini, hal tersebut tidak untuk intervensi PSI Kalteng namun hanya melihat di internal PSI Kalteng, baik yang telah beredar di media sosial online dan elektronik, terjadi kekisruhan.

Tentunya ini menarik karena justru Pemilu tahun 2024, Pilpres, pemilihan DPD RI, DPR RI, DPR Prov, dan DPR Kabupten/kota, justru seharusnya Pancani Gandrung sangat bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian suara, khususnya Pileg disegala tingkatan.

"Khususnya untuk PSI kalteng yang utamanya berada di pundak ketua DPW, yang terkesan muncul carut marut. Carut marutnya PSI Kalteng karena ketua DPW terlalu dominan dan umumnya pengurus Partai patut diduga berasal dari kaum keluarga dekat atau koloni. Kenapa hal ini dilakukan oleh ketua DPW PSI Kalteng,  untuk supaya enak diatur olehnya," terangnya.

Dirinya melanjutkan, khusus masyarakat Barito Timur, dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah mengetahui seluk beluk Ketua DPW PSI Kalteng saat ini.