BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dibahas bersama legislatif.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau, Jumat, 9 Oktober 2026.
Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, pertanyaan, dan saran yang diberikan fraksi-fraksi DPRD terhadap ketiga raperda tersebut.
Menurutnya, pandangan yang disampaikan legislatif menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Adapun tiga raperda yang dibahas yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bajurung Raya.
Abdul Hamid menjelaskan, seluruh masukan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi untuk meninjau kembali materi yang telah disusun, termasuk memperkuat dasar pengaturan dan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Selain memberikan kepastian hukum, ketiga rancangan peraturan tersebut juga diharapkan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lamandau.
Pemkab Lamandau menekankan agar pembahasan bersama DPRD dilaksanakan secara terbuka dan konstruktif sehingga setiap materi dalam rancangan peraturan daerah dapat dikaji secara menyeluruh.









