BORNEONEWS, Palangka Raya – PLN Grup bersama Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat kerja sama dalam bidang hukum guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dirangkai dengan kegiatan Workshop Sinergi Hukum, Mengawal Terang Negeri di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Kalteng.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, mengatakan dukungan kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai kegiatan operasional dan pembangunan ketenagalistrikan.
"Kami memandang Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki kepastian hukum, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," kata Iwan di Palangka Raya, Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga dukungan hukum, pengelolaan risiko, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Hal tersebut diperlukan agar upaya peningkatan keandalan pasokan dan perluasan jaringan listrik dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Iwan menjelaskan, listrik memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah.
Karena itu, PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses ketenagalistrikan hingga menjangkau masyarakat di wilayah pelosok Kalimantan Tengah.
Namun, pelaksanaan pembangunan dan operasional kelistrikan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek teknis maupun nonteknis.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain pengamanan aset perusahaan, pertanahan, perizinan, serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Melalui kerja sama dengan kejaksaan, PLN berharap koordinasi dalam pemberian bantuan dan pertimbangan hukum dapat semakin diperkuat.
Kerja sama tersebut juga mencakup upaya mitigasi risiko hukum serta penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
"Kami juga berharap kerja sama ini dapat mendukung pengamanan aset-aset ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujar Iwan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar), Susilo, serta General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B), Riko Ramadhano Budiawan.
Selain jajaran PLN dan kejaksaan, sejumlah tokoh adat serta akademisi di Palangka Raya juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Hendrizal Husin, menyambut baik penguatan kerja sama antara PLN dan institusi kejaksaan.
Menurutnya, pembangunan sektor ketenagalistrikan perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
"Pembangunan ketenagalistrikan tentu harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tata kelola yang baik," kata Hendrizal.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman hukum, serta mendorong langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pembangunan ketenagalistrikan.
"Tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Harapannya, pembangunan dapat berjalan dengan baik, kepentingan masyarakat tetap terlindungi, dan manfaat kelistrikan dapat dirasakan secara lebih luas," ujarnya.









