BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemutusan akses terhadap sekitar 94 konten digital dalam kurun delapan bulan memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan keputusan pemerintah dalam membatasi penyebaran informasi di internet.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kebijakan pemblokiran tidak hanya berkaitan dengan pengawasan ruang digital, tetapi juga menyangkut kebebasan masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bersedia memeriksa kembali konten yang telah diblokir apabila terdapat bukti bahwa keputusan tersebut tidak tepat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan disertai data dan penjelasan mengenai konten yang dipersoalkan.
"Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret," kata Fifi di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas informasi mengenai pemutusan akses terhadap sekitar 94 konten digital selama delapan bulan yang penanganannya dinilai bermasalah.
Meski demikian, informasi yang disampaikan belum merinci jenis konten yang diblokir, platform yang terdampak, maupun alasan spesifik mengapa sejumlah keputusan pemblokiran tersebut dipersoalkan.
Belum ada pula penjelasan mengenai jumlah konten yang telah diajukan untuk ditinjau ulang atau yang aksesnya berhasil dipulihkan.
Fifi menjelaskan bahwa keputusan pemutusan akses selama ini dilakukan melalui proses verifikasi yang melibatkan instansi penegak hukum.
Namun, hasil penanganan tersebut bukan berarti tidak dapat dievaluasi.
Kemkomdigi membuka kemungkinan pemeriksaan ulang ketika masyarakat menyampaikan keberatan atau terdapat temuan baru yang dapat memengaruhi keputusan sebelumnya.
"Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali," ujarnya.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan, kementerian menyatakan akan mengambil langkah lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk mengembalikan akses terhadap konten bersangkutan.
"Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya," kata Fifi.
Peluang peninjauan ulang tersebut menjadi aspek penting dalam pengawasan konten digital karena keputusan pemblokiran dapat berdampak terhadap penyebaran informasi dan aktivitas pengguna platform.
Meski pemerintah menyatakan bersedia menerima keberatan, mekanisme teknis pengajuan, batas waktu pemeriksaan, serta standar pembuktian untuk menentukan kesalahan pemblokiran belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.
Di sisi lain, Kemkomdigi menegaskan bahwa upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak seharusnya mengesampingkan hak masyarakat untuk berekspresi.
Fifi menilai pengawasan terhadap konten dan perlindungan kebebasan berpendapat harus berjalan secara seimbang.
Karena itu, setiap kebijakan pembatasan akses informasi perlu memiliki landasan yang jelas, diterapkan secara proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pembahasan mengenai tata kelola ruang digital juga tidak berhenti pada keputusan pemerintah dalam memblokir konten.
Kemkomdigi turut menyoroti cara platform digital mengatur distribusi informasi melalui sistem algoritma yang memengaruhi konten apa saja yang muncul di hadapan pengguna.
Menurut Fifi, masyarakat perlu memahami bagaimana sebuah konten direkomendasikan, disebarluaskan, atau memperoleh jangkauan tertentu melalui mekanisme yang digunakan platform.
Persoalan tersebut dinilai penting karena algoritma memiliki pengaruh terhadap arus informasi dan pembentukan ruang diskusi publik.
"Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita," ujarnya.
Kemkomdigi menginginkan transparansi algoritma menjadi perhatian bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pengelola platform digital.
"Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya," kata Fifi.
(ant/j)









