BORNEONEWS, Palangka Raya – Sebanyak 55 proyek konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah diketahui belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Temuan tersebut diperoleh melalui rekonsiliasi data proyek yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya bersama Dinas PUPR Kalteng sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan pekerja konstruksi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya, Dadang Setiawan, mengatakan pencocokan data diperlukan untuk memastikan setiap pekerjaan konstruksi memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Melalui rekonsiliasi ini, kami dapat mengidentifikasi proyek-proyek yang sudah terdaftar maupun yang masih perlu ditindaklanjuti. Kami berharap seluruh pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah dapat didaftarkan sesuai ketentuan," kata Dadang di Palangka Raya, Jumat, 20 November 2026.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi, sebanyak 51 proyek telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan 55 proyek lainnya belum terdaftar.
Selain itu, terdapat 47 proyek yang masih membutuhkan konfirmasi terkait nama pelaksana kegiatan karena ditemukan perbedaan data dengan informasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rekonsiliasi tersebut melibatkan jajaran BPJS Ketenagakerjaan, bendahara, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR Kalteng.
Dadang menjelaskan, sektor konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang perlu mendapat perhatian serius sehingga perlindungan jaminan sosial harus dipastikan sejak awal pelaksanaan proyek.
Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperlukan selama pekerjaan konstruksi berlangsung, tetapi juga harus mencakup masa pemeliharaan proyek sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kalteng, Mardinata, mengatakan rekonsiliasi membantu pemerintah daerah memastikan kesesuaian data proyek sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi.
Ia berharap koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terus diperkuat agar seluruh kegiatan konstruksi memenuhi kewajiban pendaftaran dan pekerja memperoleh perlindungan selama menjalankan tugas.
Sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas PUPR Kalteng akan melakukan pemutakhiran dan validasi terhadap data proyek yang belum terdaftar.
BPJS Ketenagakerjaan juga merencanakan pemasangan media informasi di kantor Dinas PUPR untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran proyek jasa konstruksi.
Pemberi kerja dapat melakukan pendaftaran dan memeriksa keabsahan kepesertaan proyek secara mandiri melalui laman resmi https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, menegaskan bahwa pendaftaran pekerja konstruksi dalam program jaminan sosial merupakan tanggung jawab pemberi kerja.
Ia mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek sehingga perlindungan pekerja dapat dipastikan sejak awal pekerjaan.
Untuk meningkatkan kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PUPR Kalteng juga akan memperkuat koordinasi dengan kejaksaan serta instansi berwenang lainnya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
Kedua pihak turut merencanakan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Tengah terkait usulan menjadikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan khusus pencairan uang muka proyek konstruksi.
Usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan pekerja konstruksi mendapatkan perlindungan jaminan sosial selama pelaksanaan pekerjaan.









